Wuidih, negara narik pajak dari sektor prostitusi, keren

Pada dasarnya untuk PPh alias pajak penghasilan, negara tidak melihat dari mana penghasilan tersebut berasal, karena definisi penghasilan dalam PPh adalah setiap tambahan kekayaan atau kenikmatan.
Maka tidak heran kalau aparat pajak memburu para koruptor untuk narikin pajaknya tanpa menyentuh sisi hukum pidana korupsi

Okay, kembali ke sektor prostitusi. Lha kalau korupsi aja dipajakin, prostitusi harusnya bisa juga dipajakin dong. PPN, seperti yang telah dibahas di artikel sebelumnya, menganut asas negative list, artinya bila tidak termasuk daftar yang dikecualikan dari pengenaan PPN maka jasa tersebut kena PPN, dan aku belum pernah membaca jasa prostitusi masuk negative list-nya PPN. Hihihi…
Lha kalau PPh-nya aku kurang paham, tapi sepertinya tidak final, termasuk jasa lain-lain kali ya. Dan PPh yang tidak final ini tentu diperhitungkan dalam SPT untuk menghitung PPh pasal 29 di akhir tahun pajak.

Nah, bila kita telah membicarakan sisi prostitusi yang dapat ditarik pajak, sekarang masalahnya gimana cara narik pajaknya. Sekarang ini amat sulit memantau kegiatan prostitusi, bahkan di lokalisasi sekalipun. Sepertinya hanya si PSK dan mucikarinya saja yang tahu berapa besar transaksi yang mereka lakukan tiap hari. Dulu sepertinya pernah ada wacana menerbitkan semacam kartu gitu, tapi entah gimana kelanjutannya.
Kemudian dari sisi moralitas dan kesopanan, sepertinya belum lazim di negara kita ini untuk majakin para PSK dan kroni-kroninya yang bergerak di sektor lampu merah.

Di samping itu semua, prostitusi menyimpan potensi pajak yang besar. Dulu aku pernah dapat gambaran potensi pajak lokalisasi Dolly yang telah dinominalkan. Jumlahnya sekitar 900juta perhari. Perhari, bayangkan. Kalau dikenai PPN sudah 90juta sehari, bila dikali 300 hari saja sudah 27 miliar pertahun. Itu baru satu tempat, dan kita sama-sama tahu, lokalisasi di Indonesia tidak hanya satu
Namun tentu saja, kita masih amat terikat dengan kultur timur yang masih malu-malu dengan yang beginian.

Related posts:

1. Pajak Kos-Kosan Hari Kamis kemarin sembari pulang dari lapangan, aku sempat ngobrol...
2. Pajak = Kemewahan Pejabat? Baru saja menemukan hal yang janggal di banner ini: Pajak...
3. Seru! [dimaz.web.id] Seru! Pertempuran terjadi di facebook, di kalangan netter Indonesia,...

Related posts brought to you by Yet Another Related Posts Plugin.

Ya, kos-kosan adalah objek pajak.

Yang pertama adalah PPN, pajak pertambahan nilai. Kos-kosan adalah penyelenggaraan jasa sewa, dan jasa sewa gedung / tempat ini bukan termasuk objek pajak yang dikecualikan. Mengingat bahwa karakter PPN yang menganut asas negative list (semua adalah objek pajak kecuali yang dikecualikan, bukan termasuk objek pajak atau bebas PPN), maka secara sah dan meyakinkan, kos-kosan bisa ditarik pajak .
Kalau kos-kosan saja bisa ditarik pajak, sama halnya dengan sewa rumah dan sejenisnya.

Kemudian PPh. Seingatku, PPh untuk jasa sewa gedung ini bersifat final, 25%. Final, artinya tidak akan dimasukkan dalam perhitungan total PPh pasal 29 di akhir tahun pajak nanti.

Hmm, dengan adanya 2 pajak tersebut mari coba kita berhitung.
Semisal seorang punya kos-kosan 10 kamar, masing-masing harganya 700ribu. Mengingat bahwa jasa kos kena PPN, maka penghuni akan membayar uang 770ribu perbulan, dengan perincian:
- 700ribu uang kos
- 70ribu PPN
Total pemilik kos akan memiliki penghasilan 700ribu x 10 = 7juta rupiah. Negara akan mendapat PPN 70ribu x 10 = 700ribu rupiah
Dari penghasilan 7juta rupiah tersebut, negara berhak atas PPh final sebesar 25%, jadi PPh totalnya 7juta x 20% = 1,75juta perbulan.
Maka penghasilan pemilik kos setelah dikurangi PPh final adalah sebesar 7juta – 1,75juta = 5,25juta perbulan.
Total pajak yang diperoleh negara adalah sebesar 700ribu + 1,75juta = 2,45juta.

Perhitungan di atas menggambarkan bahwa sebenarnya usaha kos-kosan itu memiliki potensi besar dalam hal perpajakan. Bayangkan bila dikalikan 1000 kamar saja sudah memperoleh 2,45 miliar perbulan, dan kita tahu sendiri di Jakarta ini banyak sekali jasa kos-kosan. Belum lagi bila ditotal di seluruh Indonesia. Belum termasuk jasa sewa rumah yang bisa lebih banyak lagi.

Cuma kemarin juga dibicarakan kendala-kendalanya. Tentu saja para pemilik kos tidak semerta-merta dengan sukarela membayar pajak yang sebesar ini, dan dengan adanya beban pajak, para penghuni kos tentu akan berpikir dua kali untuk memperpanjang sewa kamarnya.

Related posts:

1. Pajak Seks Komersial Menyambung tulisanku tentang pajak kos-kosan, pada pembicaraan yang sama kami...
2. Pajak = Kemewahan Pejabat? Baru saja menemukan hal yang janggal di banner ini: Pajak...
3. Antara Kantor Pajak dan Mega Kuningan Kantor pajak, belakangan ini jadi topik favorit industri media. Entah...

Related posts brought to you by Yet Another Related Posts Plugin.

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

PENGUMUMAN

NOMOR : PENG-01/PANPEN/V/2010

TENTANG

PENYARINGAN/PENERIMAAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL

TINGKAT SARJANA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KEUANGAN

TAHUN ANGGARAN 2010

Dalam rangka mengisi formasi pegawai Kementerian Keuangan R.I. Tahun Anggaran 2010, Kementerian Keuangan memberikan kesempatan kepada Warga Negara Indonesia yang berijazah Sarjana (S1) dan Pasca Sarjana (S2) untuk diterima sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil yang akan ditugaskan di lingkungan Kementerian Keuangan R.I. yaitu :

I.     UNIT ESELON I YANG MEMBUTUHKAN TENAGA SARJANA/PASCA SARJANA

1.  Sekretariat Jenderal;

2.  Direktorat Jenderal Anggaran;

3.  Direktorat Jenderal Pajak;

4.  Direktorat Jenderal Bea dan Cukai;

5.  Direktorat Jenderal Perbendaharaan;

6.  Direktorat Jenderal Kekayaan Negara;

7.   Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan;

8.   Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang;

9.   Inspektorat Jenderal;

10. Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan;

11. Badan Kebijakan Fiskal;

12. Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan.

II.    KUALIFIKASI PENDIDIKAN

III.   SYARAT DAN TATA CARA PENDAFTARAN

A. Persyaratan Umum

1. Warga Negara Indonesia;
2. Berusia minimal 18 tahun, per tanggal 10 Mei 2010;
3. Tidak pernah dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, karena melakukan suatu tindak pidana kejahatan;
4. Tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta;
5. Tidak berkedudukan sebagai PNS atau CPNS;
6. Mempunyai pendidikan, kecakapan, keahlian dan keterampilan yang diperlukan;
7. Berkelakuan baik;
8. Sehat Jasmani dan Rohani;
9. Bersedia bekerja pada instansi-instansi dalam lingkungan Kementerian Keuangan, dan bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

B. Persyaratan Khusus

1. Mempunyai Indek Prestasi Kumulatif (IPK) sekurang-kurangnya 3,00 dalam skala 4 atau 3,75 dalam skala 5 bagi lulusan Sarjana (S1) dan 3,25 dalam skala 4 atau 4,06 dalam skala 5 bagi lulusan Pasca Sarjana (S2);
2. Umur pada tanggal 10 Mei 2010, tidak lebih dari 27 tahun bagi pelamar lulusan S1 (tanggal lahir 10 Mei 1983 dan setelahnya), dan 30 tahun bagi pelamar lulusan S1 Akuntansi yang memiliki register negara untuk Akuntan dan lulusan S2 (batas tanggal lahir 10 Mei 1980 dan setelahnya);

C. Tata Cara Pendaftaran

1. Pendaftaran dilaksanakan secara on-line melalui website http://ppcpns.depkeu.go.id mulai tanggal 10 Mei 2010 sampai dengan tanggal 16 Mei 2010;

2.   Pelamar yang telah melakukan pendaftaran secara on-line dapat mengunduh (download) Formulir Pendaftaran On-line, Surat Pernyataan, dan Tanda Bukti Pendaftaran;

3.   Pelamar wajib:

3.1.    Setelah mengisi Formulir Pendaftaran, membubuhi pas photo berwarna terbaru ukuran 3×4 cm pada Berkas Formulir Pendaftaran On-line, membubuhi materai Rp6.000,00  dan menandatanganinya;

3.2.    Membubuhi materai Rp6.000,00  dan menandatangani Surat Pernyataan;

3.3.    Membubuhi pas photo berwarna terbaru ukuran 3×4 cm (sama dengan foto yang tertempel di Berkas Formulir Pendaftaran) pada Berkas Tanda Bukti Pendaftaran dan menandatanganinya.

1. Pelamar wajib mengirimkan Berkas Formulir Pendaftaran dengan stofmap berwarna :
   1. Merah untuk Sarjana (S1);
   2. Kuning untuk Sarjana (S2) dan S1 Akuntansi (memiliki register negara untuk Akuntan).

beserta lampirannya dengan urutan dari atas sebagai berikut:

4.1.    Fotokopi KTP yang masih berlaku;

4.2.    Fotokopi Ijazah yang dilegalisasi (cap dan tanda tangan asli) oleh pejabat yang berwenang (Rektor/Dekan/Direktur Program/Pembantu Dekan Bidang Akademik bagi Universitas/Institut, atau Ketua/Pembantu Ketua Bidang Akademik bagi Sekolah Tinggi, atau Ditjen Dikti Kementerian Pendidikan Nasional bagi lulusan Perguruan Tinggi Luar Negeri) sebanyak 1 lembar (Tanda Lulus Sementara/Surat Keterangan Lulus Tidak Berlaku);

4.3.    Fotokopi Transkrip Nilai yang dilegalisasi (cap dan tanda tangan asli) oleh pejabat yang berwenang (Rektor/Dekan/Direktur Program/Pembantu Dekan Bidang Akademik bagi Universitas/Institut, atau Ketua/Pembantu Ketua Bidang Akademik bagi Sekolah Tinggi, atau Ditjen Dikti Kementerian Pendidikan Nasional bagi lulusan Perguruan Tinggi Luar Negeri) sebanyak 1 lembar;

4.4.    Fotokopi Sertifikat Register Negara untuk Akuntan bagi yang mendaftar untuk program studi S1 Akuntansi (memiliki register negara untuk Akuntan) sebanyak      1 lembar;

4.5.    Fotokopi Sertifikat Chartered Financial Analyst (CFA) bagi yang mendaftar untuk program studi S1 Manajemen (Keuangan, bersertifikat CFA) sebanyak 1 lembar;

4.6.    Fotokopi Surat Keterangan Catatan Kepolisian yang minimal dikeluarkan oleh Kepolisian Sektor setempat sebanyak 1 lembar yang masih berlaku;

4.7.    Surat Keterangan Berbadan Sehat (asli) yang dikeluarkan oleh Dokter Pemerintah yang masih berlaku;

4.8.    Surat Pernyataan yang telah diunduh, dibubuhi meterai Rp.6000,00 dan ditandatangani.

Berkas Formulir Pendaftaran ditempel di cover stofmap tersebut.

1. Stopmap yang berisi lamaran dimasukkan dalam amplop coklat ukuran folio dan dikirim melalui Kantor Pos kepada:

Ketua Panitia Pusat Penyaringan/Penerimaan

Calon Pegawai Negeri Sipil Tingkat Sarjana di Lingkungan Kementerian Keuangan

Tahun Anggaran 2010

melalui P.O. BOX 1001 Jakarta 10000. Berkas lamaran paling lambat diterima Panitia Pusat paling lambat 29 Mei 2010 (Cap Pos). Berkas lamaran yang diterima panitia menjadi milik panitia dan tidak dapat diminta kembali oleh pelamar;

1. Pada pojok kiri atas amplop dituliskan tempat Lokasi Tes/Ujian dan kode Kualifikasi sesuai yang tercantum dalam Formulir Pendaftaran On-line. Lokasi Tes/Ujian yang sudah dipilih tidak diperkenankan diganti selama peserta mengikuti tahapan tes

Contoh     :    Jakarta / 21  (Lokasi Ujian / Program Studi Matematika)

1. Pelamar dapat melihat pengumuman pelamar yang dinyatakan lulus seleksi administrasi pada tanggal 16 Juni 2010 melalui portal Kementerian Keuangan www.depkeu.go.id atau http://ppcpns.depkeu.go.id;

1. Informasi lebih lanjut mengenai Penyaringan/Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil ini dapat dilihat melalui portal Kementerian Keuangan www.depkeu.go.id atau http://ppcpns.depkeu.go.id.

IV.   LAIN-LAIN

Dalam proses pendaftaran, Penyaringan/Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kementerian Keuangan Tahun Anggaran 2010 berlaku ketentuan sebagai berikut :

1.  Dalam rangka Penyaringan/Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil ini Panitia Pusat Penyaringan/Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kementerian Keuangan Tahun Anggaran 2010 tidak mengadakan bimbingan tes atau persiapan pendahuluan, tidak mengadakan surat-menyurat dan tidak memungut biaya apapun selama proses seleksi/tes.

2.  Biaya transportasi dan akomodasi selama mengikuti tahapan tes/ujian ditanggung oleh pelamar.

3.  Setiap Pelamar dapat melihat Pengumuman hasil setiap tahapan tes/ujian secara on-line melalui portal Kementerian Keuangan www.depkeu.go.id. dan Papan Pengumuman di Kantor Perwakilan Kementerian Keuangan di daerah sesuai dengan lokasi tes (TIDAK DIUMUMKAN DI SURAT KABAR).

4.  Bagi mereka yang pernah mengajukan lamaran untuk bekerja di lingkungan/unit Kementerian Keuangan yang sampai pengumuman ini belum mendapat balasan, sepanjang memenuhi syarat dalam pengumuman ini, wajib mengajukan lamaran kembali sesuai prosedur yang berlaku (lamaran yang pernah dikirim ke Kementerian Keuangan dianggap tidak berlaku).

5.  Unit pilihan hanya merupakan bahan pertimbangan panitia untuk penempatan peserta yang dinyatakan lulus/memenuhi syarat. Dalam hal kebutuhan unit eselon I yang dipilih telah terpenuhi, maka peserta yang dinyatakan lulus/memenuhi syarat harus bersedia ditempatkan pada unit eselon I lainnya sebagaimana tersebut pada angka romawi I.

6.  Keputusan Panitia dalam hal kelulusan pendaftar/pelamar pada setiap tahap tes bersifat mutlak dan tidak dapat diganggu gugat.

7.  Kelulusan pelamar pada setiap tahapan tes ditentukan oleh kemampuan dan kompetensi pelamar. Apabila ada pihak/oknum yang menawarkan jasa dengan menjanjikan untuk dapat diterima menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Kementerian Keuangan dengan meminta imbalan tertentu, maka perbuatan tersebut adalah penipuan. Panitia tidak bertanggung jawab atas perbuatan pihak/oknum tersebut.

1. Apabila pelamar memberikan keterangan/data yang tidak benar, dan di kemudian hari diketahui, baik pada setiap tahapan tes/ujian, maupun setelah diangkat menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil/Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Kementerian Keuangan, Kementerian Keuangan berhak membatalkan kelulusan tersebut dan/atau memberhentikan sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil/Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Kementerian Keuangan, menuntut ganti rugi atas kerugian negara yang terjadi akibat keterangan yang tidak benar tersebut, dan melaporkan sebagai tindak pidana ke Pengadilan Negeri, karena telah memberikan keterangan palsu.

Jakarta, 8 Mei 2010

Sekretaris Jenderal

ttd

Mulia P. Nasution

NIP. 195108271976031001

Incoming search terms for the article:

• lowongan kerja bagi sarjana ilmu perpustakaan (7)
• peluang kerja untuk sarjana ilmu komunikasi (3)
• lowongan cpns pendidikan ekonomi akuntansi 27 agustus 2010 (3)
• direktorat jendral bea dan cukai kementerian keuangan (2)
• lowongan pegawai negeri 2010 untuk tehnik industri (2)
• cpns pengadilan 2010 (2)
• CPNS kementerian dalam negeri (2)
• lowongan cpns net 2010 penerimaan calon pegawai (2)
• loker cpns 16 agustus 2010 (2)
• lowongan pekerjaan kementerian luar negeri cara pendaftaran (2)
• penerimaan CPNS Dirjend (2)
• lowongan cpns pusat agustus 2010 (2)
• cara lulus tes pegawai bank (2)
• pendaftaran calon pegawai negri (2)
• info lowongan cpns bea cukai 2010 (2)
• lulusan SI sastra Indonesia 2010 (2)
• penerimaan cpns pengadilan 2010 (2)
• lowongan s1 komunikasi agustus 2010 (1)
• lowongan sarjana ilmu komunikasi (1)
• lowongan teknik elektro bea cukai 2010 (1)
• lowongan untuk sarjana ilmu komunikasi agustus 2010 (1)
• Penerimaan cpns 2010 di Kementerian Dalam Negeri (1)
• lowongan pns pendidikan matematika (1)
• lowongan pengadilan2010 (1)
• lowongan kerja sastra indonesia 2010 (1)
• lowongan kerja terbaru 16 agustus 2010 s1 hukum (1)
• lowongan kerja terbaru untuk s 1 pendidikan bahasa inggris] (1)
• lowongan kerja untuk lulusan s1 pendidikan bahasa indonesia (1)
• lowongan kerja untuk sarjana bahasa inggris (1)
• lowongan kerja untuk sarjana ilmu komunikasi (1)
• lowongan kerja untuk sarjana ilmu politik agustus 2010 (1)
• LOWONGAN KERJA UNTUK SARJANA MATEMATIKA (1)
• lowongan kerja untuk tamatan pendidikan matematika (1)
• lowongan lulusan komunikasi (1)
• lowongan pegawai luar negri (1)
• lowongan pekerjaan kementerian dalam negeri (1)
• lowongwn kerja lulusan sarjana matematika (1)
• lulus s1 komunikasi di luar negri brapa tahun ya (1)
• penerimaan sarjana pajak (1)
• pengumuman penerimaan cpns bea cukai 2010 (1)
• persyaratan masuk cpns bea dan cukai (1)
• persyaratan pegawai negeri sipil S1 Pendidikan 2010 (1)
• pns beacukai agustus 2010 (1)
• SARJANA 3 TAHUN (1)
• seleksi penerimaan cpns lulusan s1 pendidikan bahasa inggris (1)
• syarat - syarat CPNS pengadilan negeri (1)
• syarat calon pegawai dirjen pajak (1)
• syarat menjadi pns dari sarjana (1)
• penerimaan lowongan bea cukai 2010 (1)
• Penerimaan cpns pendidikan matematika 2010 (1)

Related posts:

1. Informasi Awal Persiapan Penerimaan CPNS Kemenkeu 2010 Kementerian Keuangan diperkirakan akan membuka peluang kerja bagi para lulusan...
2. CPNS Depkeu 2008 Sebagai bahan pelengkap postinganku sebelumnya, di situ dijelaskan bahwa syarat-syarat...
3. Penerimaan CPNS Kemenkeu 2010 : TEMPAT DAN WAKTU PENDAFTARAN ULANG/PENGAMBILAN TPU Bagi yang kemarin lolos seleksi administrasi, bersiap-siaplah menghadapi ujian berikutnya....

Related posts brought to you by Yet Another Related Posts Plugin.

Setahuku tanda “=” menunjukkan persamaan, ekual, kesetaraan. Lantas, frase di atas itu apanya yang sama?
Pajak adalah kemewahan pejabat? Lho kok bisa? Lha setauku pajak itu buat membiayai APBN, anggaran pendapatan dan belanja negara. Kalau mau tau APBN silakan ngubek-ubek situs Kemenkeu dan direktorat jenderalnya. Pajak itu pos penerimaan, sedang kemewahan pejabat yang di sini itu pengeluaran. Lantas, persamaannya di mana?

Boikot pajak itu ya kurang bener to. Toh nggak semua anggaran buat “foya-foya” pejabat yang Anda pilih sendiri via pemilu 5 tahunan. Kalau mau nyalahin anggaran, ya sana demo di senayan!
Pajak itu juga buat bayarin subsidi bensin dan listrik. Coba subsidi bensin + listrik dicabut gara-gara nggak ada pajak, sampeyan demo nggak? Nah, daripada demo 2 kali, enak 1 kali aja toh? Hehehe, sori becanda. Nggak usah demo di senayan, bikin macet. Demo di laut aja, skalian ngasi makan hiu. Huehehe. Sori becanda lagi.

Related posts:

1. Pajak Kos-Kosan Hari Kamis kemarin sembari pulang dari lapangan, aku sempat ngobrol...
2. Pajak Seks Komersial Menyambung tulisanku tentang pajak kos-kosan, pada pembicaraan yang sama kami...
3. Seru! [dimaz.web.id] Seru! Pertempuran terjadi di facebook, di kalangan netter Indonesia,...

Related posts brought to you by Yet Another Related Posts Plugin.

[dimaz.web.id]
Seru! Pertempuran terjadi di facebook, di kalangan netter Indonesia, dengan topik pajak. Latar belakangnya adalah terungkapnya kasus SUAP yang melibatkan aparat pajak, Gayus Tambunan. Lha sebenernya kan itu suap, masak disamakan dengan korupsi uang pajak?

Anyway, ini grup yang mengawali pertempuran, grup Boikot Pajak untuk Keadilan

dan beberapa waktu kemudian muncullah grup tandingannya di sini, grup Orang Bijak Tolak Boikot Pajak

Komentar-komentarnya pedes, jadi bagi yang lambungnya kurang kuat jangan dicicipi

Sebagai salah satu aparat pajak, tentunya aku pilih yang grup kedua. Bukan semata-mata aku orang pajak, tetapi aku merasakan jadi dua-duanya : wajib pajak dan orang pajak, jadi setidaknya masih bisa memberi pendapat dari dua sisi.
Memang, siapapun di dunia ini nggak suka bayar pajak. Coba saja tanya Cristiano Ronaldo si pemain bola hebat nan ganteng itu, rela nggak dia bayar pajak? Jawabannya selalu saja tidak. Kenapa? Karena sifat pajak yang tidak memberikan imbalan langsung kepada pembayar pajak. Kita bayar pajak, lalu manfaatnya tidak serta merta kita rasakan. Uang pajak itu seperti hilang begitu saja sesaat setelah dibayarkan.

Tetapi, aku juga inget, naik jembatan yang ada di depan Planet Hollywood itu udah nggak perlu bayar alias gratis. Orang-orang jaman sekarang bilang semua perlu duit, bahkan kencing pun perlu duit. Lha sekarang naik jembatan itu kok gak bayar? Lha udah dibayar pake pajak to.
O ya memang, kayak yang udah sering kusentil di blog ini, jalanan (di Jakarta) ini masih semrawut. Trotoarnya amit-amit, berlumpur bin berlubang, malah sekarang ditanami pohon dan dipasangi tugu perbatasan antarkecamatan. Lha edan to itu namanya. Masalahnya kita nggak bisa serta-merta menyalahkan ke yang mungut pajak. Kenapa? Soalnya yang mbangun bukan Direktorat Jenderal Pajak! Lha edan wae nek DJP kon mbangun jalan & jembatan, nanti DPU dan dinas-dinas di Jakarta ini nggak kerja, ya to?

Sama aja misalnya misalnya kita makan masakan lezat di rumah bikinan ibu. Siapa yang kelihatan hebat? Si ibu yang masak makanan to? Bukan si bapak yang nyari duit buat beli bahan makanan, betul? Walaupun jelas, tanpa bapak yang kerja banting tulang nyari uang, nggak mungkin ada makanan tersaji di meja. Logika yang sama bisa diterapkan di sini. DJP hanyalah mengumpulkan uang pajak, sedangkan pihak-pihak lain semisal kementrian-kementrian dan dinas-dinaslah yang membelanjakannya. Tambahan lagi, tidak ada uang sepeserpun di kantor-kantor pajak! Yang ada cuma berkas-berkas WP saja. Tengok aja tuh, di KPP Badora, hari Sabtu gini, di saat para WP lagi leha-leha nonton balon udara di Sentul, para aparat pajak sibuk mantengin SPT tahunan.
Mungkin iya, seperti yang pernah dikatakan Poenk, bikin SPT tu rada ribet. Lha tapi itulah kewajiban warga negara. Perlu kuuraikan di sini, kewajiban warga negara yang ada di UUD 1945 cuma ada 2: bela negara dan bayar pajak. Gampang to? Lha seandainya kesulitan ngisi SPT, mbok ya nanya. Sekarang-sekarang ini kantor pajak lagi buka di hari Sabtu, berhubung batas waktu penyampaian SPT WP orang pribadi sudah mau nyampe. Main aja ke sana, nanya-nanya ke mbak-mas yang cakep-cakep, trus tinggal diisi deh
Ribet karena belum terbiasa, nanti-nanti juga bisa kok.
Kalo nggak mau keluar duit buat ngirim SPT ke kantor pajak asal, tinggal dateng aja ke kantor pajak manapun, tinggal masukin ke drop box. Nggak punya duit buat beli amplop? Tinggal mintak di situ, gratis! Males ke kantor pajak? Coba deh, sekalian belanja mata di mal-mal besar, kemungkinan ada dropbox pajak di situ.

Boikot bayar pajak untuk keadilan? Keadilan dari mananya? Bukannya pajak itu salah satu tujuannya untuk pemerataan penghasilan? Salah satu indikasinya adalah tarif progresif yang diterapkan di pajak penghasilan. Orang yang penghasilannya kecil kayak kita-kita ini ya bayar pajaknya kecil. Orang yang penghasilannya gede ya otomatis bayar pajak gede. Setuju ga? Kebanyakan kita pasti setuju
Trus ada BLT, bantuan langsung tunai, yang diberikan ke orang-orang tak mampu. Trus ada juga subsidi bensin, subsidi listrik, bantuan operasional sekolah, sekolah gratis, puskesmas gratis, itu dari mana dibayarnya kalo nggak pake duit pajak? Pake daun? Pake indomi?
Kalo diitung-itung, dari jumlah pajak yang kita bayar pertahun dengan manfaat yang kita dapat dari negara, kira-kira sebanding ngga? Menurutku kita dapat lebih banyak dari yang kita bayar. Coba aja dicermati

Boikot bayar pajak? Melanggar undang-undang lho, mau? Nanti dipenjara lho, nama baik kita rusak hanya karena beberapa rupiah yang kita tahan yang seharusnya jadi milik negara lho, mau? Mau makan indomi tiap hari di penjara? Masalah korupsi dan pembayaran pajak jangan dicampur-campur deh, itu dua hal yang berbeda. Memang, DJP terus berbenah untuk memberantas hal-hal yang beginian, tentu partisipasi setiap warga masyarakat sangat diperlukan untuk mengontrol perilaku aparat pajak. DJP adalah mitra warga negara untuk melaksanakan kewajiban yang diatur dalam UUD. Yang salah pasti dimintai pertanggungjawaban tanpa pandang bulu, itu kata Bu Menteri.
Kalau seandainya ada aparat pemerintah yang diketahui korupsi atau nerima suap, ya tinggal laporin to, sudah banyak jalur di mana kita bisa mengadu. Bikin surat ke mana gitu, ke presiden, menteri, dirjennya, atau lewat LSM-LSM atau lembaga yang memang dibentuk untuk mengawasi jalannya pemerintahan seperti KPK atau Lembaga Ombudsman. Pokoknya semua ada jalannya, kalau kita semua mau peduli pada bangsa ini.

Boikot pajak itu salah. Bagi kita orang Kristiani, Tuhan telah mengajar kita untuk memberikan kepada Tuhan apa yang menjadi hak Tuhan, dan kepada kaisar apa yang menjadi hak kaisar.

Bayarlah kepada semua orang apa yang harus kamu bayar: pajak kepada orang yang berhak menerima pajak, cukai kepada orang yang berhak menerima cukai; rasa takut kepada orang yang berhak menerima rasa takut dan hormat kepada orang yang berhak menerima hormat.

Ayatnya bisa dibaca di sini diambil dari Roma 13:1-7. Kalau mau baca Alkitab online bisa ke sini.

Korupsi dan suap itu salah. Tapi boikot bayar pajak juga salah.

-forza Indonesia-

Related posts:

1. Pajak = Kemewahan Pejabat? Baru saja menemukan hal yang janggal di banner ini: Pajak...
2. Menimbang Renumerasi Kementerian Keuangan [dimaz.web.id] Renumerasi, satu hari ini jadi trending topic di kantorku....
3. Pajak Kos-Kosan Hari Kamis kemarin sembari pulang dari lapangan, aku sempat ngobrol...

Related posts brought to you by Yet Another Related Posts Plugin.

Sedang untuk pegawai DJP, batas waktu pelaporan SPT adalah besok, 23 Februari 2010, supaya bisa menjadi teladan bagi WP yang lain. Namun jangan lupa menghitung ulang semua penghasilan, bisa saja ada yang terlewat belum dipotong pajak, yang tentu saja pajaknya harus disetor sendiri (menggunakan kode MAP 411125 karena PPh 29 WP OP dan kode setoran 200 karena setoran tahunan).

Related posts:

1. Pajak = Kemewahan Pejabat? Baru saja menemukan hal yang janggal di banner ini: Pajak...
2. Up In The Air (2009) Ryan Bingham (George Clooney) bekerja di sebuah agensi yang membantu...
3. Sleeping Since 2009 Sekarang ini rasanya waktu-waktu paling malas dalam hidupku. Aku nggak...

Related posts brought to you by Yet Another Related Posts Plugin.

Incoming search terms for the article:

• iklan bandara (1)

Related posts:

1. Iklan DJP @ Detik.com Mencoba melengkapi postinganku yang dulu tentang iklan DJP di YahooMail,...
2. Iklan Kedua DJP di Yahoomail Sekedar ingin menambahkan koleksi iklan oleh DJP, setelah sempat kulihat...
3. Iklan DJP @ Kereta Api Aku masih suka iseng mencari-cari segala iklan yang digunakan DJP...

Related posts brought to you by Yet Another Related Posts Plugin.

Yosh, semoga DJP makin jaya!

Related posts:

1. Iklan Kedua DJP di Yahoomail Sekedar ingin menambahkan koleksi iklan oleh DJP, setelah sempat kulihat...
2. Iklan DJP di Belalai Bandara Cengkareng Gambar bisa mewakili seribu kata…. Incoming search terms for the...
3. Iklan DJP @ Kereta Api Aku masih suka iseng mencari-cari segala iklan yang digunakan DJP...

Related posts brought to you by Yet Another Related Posts Plugin.

Hmm… ngiklan di Yahoo… not bad
And kurasa biayanya ngga tinggi-tinggi amat. Setahuku di Yahoo juga ada sistem mirip adwords di Google, jadi (sepertinya) pengiklan hanya membayar jika pengunjung mengklik iklannya, entah berapa tarif per klik nya. Dan iklan ini tentunya ditampilkan hanya untuk pengunjung dari Indonesia dengan segmen yang pasti : melek internet.
Nice dan cerdas!

Sekedar menambahkan dari bro Amir Syafrudin, ada 2 iklan lain yang juga pernah diterbitkan oleh DJP:
http://bicarapajak.blogspot.com/2009/06/iklan-pajak-di-yahoo-mail.html
http://bicarapajak.blogspot.com/2009/07/iklan-pajak-kedua-di-yahoo-mail.html

Related posts:

1. Iklan Kedua DJP di Yahoomail Sekedar ingin menambahkan koleksi iklan oleh DJP, setelah sempat kulihat...
2. Iklan DJP @ Detik.com Mencoba melengkapi postinganku yang dulu tentang iklan DJP di YahooMail,...
3. Iklan DJP di Belalai Bandara Cengkareng Gambar bisa mewakili seribu kata…. Incoming search terms for the...

Related posts brought to you by Yet Another Related Posts Plugin.

Berikut ini petikan suratnya.

============================
Hal : Himbauan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan bagi Wajib Pajak Baru
[baru aja bikin NPWP nih, hehe]
Yth. [blablabla]

Ucapan terima kasih dan penghargaan kami sampaikan atas kesadaran dan kepedulian Saudara untuk memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) yang merupakan sarana administrasi perpajakan untuk melaksanakan baik kewajiban perpajakan maupun mendapatkan hak Saudara sebagai Wajib Pajak. Pelaksanaan kewajiban perpajakan yang Saudara lakukan merupakan bentuk partisipasi langsung dalam membiayai pembangunan nasional yang menjadi tanggung jawab kita bersama sebagai bangsa.

Perpajakan di Indonesia menganut sistem self assessment yang memberi kepercayaan penuh kepada Wajib Pajak untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan cara menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri pajak yang terutang. Adapun kewajiban Saudara selaku Wajib Pajak antara lain:
1. Membayar pajak yang terutang paling lambat setiap tanggal 15 bulan berikutnya atau tanggal 10 bulan berikutnya untuk PPh dipotong dan melaporkan Surat Pemberitahuan Masa (SPT Masa) paling lambat setiap tanggal 20 bulan berikutnya (Wajib Pajak orang pribadi yang tidak menjalankan kegiatan usaha atau tidak melakukan pekerjaan bebas dikecualikan dari kewajiban menyampaikan SPT Masa PPh Pasal 25);
2. Mengisi dan menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT Tahunan) Pajak Penghasilan sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan penghitungan dan pembayaran pajak terutang, paling lambat 3 (tiga) bulan setelah akhir tahun pajak.

Apabila Saudara belum melaksanakan kewajiban perpajakan dan untuk menghindari sanksi yang akan meberatkan Saudara, dengan ini kami menghimbau agar Saudara sgera membayar pajak yang terutang sesuai dengan kondisi usaha Saudara serta menyampaikan SPT Masa dan SPT Tahunan yang menjadi kewajiban Saudara.

Untuk memperoleh informasi dalam rangka memenuhi kewajiban perpajakan, Saudara dapat menghubungi kami di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Semarang Gayamsari, atau Account Representative Saudara yaitu Sdr. [blablabla], atau silakan mengunjungi Home Page Direktorat Jenderal Pajak dengan alamat http://www.pajak.go.id.

Kepedulian dan peran aktif Saudara dalam melaksanakan kewajiban perpajakan sangat menentukan dalam kemandirian APBN. Terima kasih atas peran serta Saudara.
============================

Hmm, sebenernya kita ngga perlu pusing tanya sana-sini kalau bingung soal pajak. Tinggal tanya ke AR-nya aja to….

Trus baru aja aku baca artikel dari blog orang

“Hari gini ga bayar Pajak?? Apa kata Dunia!?”
“Dunia kata “So What Gitu Loh!!!”

Ahaha, kasian tu orang, ngga tau apa kalau listrik yang dia pake buat ngenet itu masih disubsidi pake DUIT PAJAK, ngga tau kalo aspal jalan item jelek yang dia injek-injek tiap hari itu BUKAN GRATIS tapi dibeli pake DUIT PAJAK.

“Paling-paling uang pajak dikorupsi”

Eits, jangan ngomong tanpa bukti sah di pengadilan lho.
Lagipula hal ini tak bisa jadi pembenaran bagi siapapun untuk tidak membayar pajak, ya kan?

Diriku sendiri juga masih harus belajar rela bayar pajak. Kemarin uang makan dipotong PPh final 15% yang nominalnya cuma 20ribu aja sempat mencak-mencak….
Huff… blajar sama-sama jadi warganegara yang baik yuk?

Incoming search terms for the article:

• contoh surat himbauan (1)

Related posts:

1. Pajak Kos-Kosan Hari Kamis kemarin sembari pulang dari lapangan, aku sempat ngobrol...
2. Pajak = Kemewahan Pejabat? Baru saja menemukan hal yang janggal di banner ini: Pajak...
3. Pajak Seks Komersial Menyambung tulisanku tentang pajak kos-kosan, pada pembicaraan yang sama kami...

Related posts brought to you by Yet Another Related Posts Plugin.