Blog of Dimaz

[dimaz.web.id]
Seru! Pertempuran terjadi di facebook, di kalangan netter Indonesia, dengan topik pajak. Latar belakangnya adalah terungkapnya kasus SUAP yang melibatkan aparat pajak, Gayus Tambunan. Lha sebenernya kan itu suap, masak disamakan dengan korupsi uang pajak?

Anyway, ini grup yang mengawali pertempuran, grup Boikot Pajak untuk Keadilan

dan beberapa waktu kemudian muncullah grup tandingannya di sini, grup Orang Bijak Tolak Boikot Pajak

Komentar-komentarnya pedes, jadi bagi yang lambungnya kurang kuat jangan dicicipi

Sebagai salah satu aparat pajak, tentunya aku pilih yang grup kedua. Bukan semata-mata aku orang pajak, tetapi aku merasakan jadi dua-duanya : wajib pajak dan orang pajak, jadi setidaknya masih bisa memberi pendapat dari dua sisi.
Memang, siapapun di dunia ini nggak suka bayar pajak. Coba saja tanya Cristiano Ronaldo si pemain bola hebat nan ganteng itu, rela nggak dia bayar pajak? Jawabannya selalu saja tidak. Kenapa? Karena sifat pajak yang tidak memberikan imbalan langsung kepada pembayar pajak. Kita bayar pajak, lalu manfaatnya tidak serta merta kita rasakan. Uang pajak itu seperti hilang begitu saja sesaat setelah dibayarkan.

Tetapi, aku juga inget, naik jembatan yang ada di depan Planet Hollywood itu udah nggak perlu bayar alias gratis. Orang-orang jaman sekarang bilang semua perlu duit, bahkan kencing pun perlu duit. Lha sekarang naik jembatan itu kok gak bayar? Lha udah dibayar pake pajak to.
O ya memang, kayak yang udah sering kusentil di blog ini, jalanan (di Jakarta) ini masih semrawut. Trotoarnya amit-amit, berlumpur bin berlubang, malah sekarang ditanami pohon dan dipasangi tugu perbatasan antarkecamatan. Lha edan to itu namanya. Masalahnya kita nggak bisa serta-merta menyalahkan ke yang mungut pajak. Kenapa? Soalnya yang mbangun bukan Direktorat Jenderal Pajak! Lha edan wae nek DJP kon mbangun jalan & jembatan, nanti DPU dan dinas-dinas di Jakarta ini nggak kerja, ya to?

Sama aja misalnya misalnya kita makan masakan lezat di rumah bikinan ibu. Siapa yang kelihatan hebat? Si ibu yang masak makanan to? Bukan si bapak yang nyari duit buat beli bahan makanan, betul? Walaupun jelas, tanpa bapak yang kerja banting tulang nyari uang, nggak mungkin ada makanan tersaji di meja. Logika yang sama bisa diterapkan di sini. DJP hanyalah mengumpulkan uang pajak, sedangkan pihak-pihak lain semisal kementrian-kementrian dan dinas-dinaslah yang membelanjakannya. Tambahan lagi, tidak ada uang sepeserpun di kantor-kantor pajak! Yang ada cuma berkas-berkas WP saja. Tengok aja tuh, di KPP Badora, hari Sabtu gini, di saat para WP lagi leha-leha nonton balon udara di Sentul, para aparat pajak sibuk mantengin SPT tahunan.
Mungkin iya, seperti yang pernah dikatakan Poenk, bikin SPT tu rada ribet. Lha tapi itulah kewajiban warga negara. Perlu kuuraikan di sini, kewajiban warga negara yang ada di UUD 1945 cuma ada 2: bela negara dan bayar pajak. Gampang to? Lha seandainya kesulitan ngisi SPT, mbok ya nanya. Sekarang-sekarang ini kantor pajak lagi buka di hari Sabtu, berhubung batas waktu penyampaian SPT WP orang pribadi sudah mau nyampe. Main aja ke sana, nanya-nanya ke mbak-mas yang cakep-cakep, trus tinggal diisi deh
Ribet karena belum terbiasa, nanti-nanti juga bisa kok.
Kalo nggak mau keluar duit buat ngirim SPT ke kantor pajak asal, tinggal dateng aja ke kantor pajak manapun, tinggal masukin ke drop box. Nggak punya duit buat beli amplop? Tinggal mintak di situ, gratis! Males ke kantor pajak? Coba deh, sekalian belanja mata di mal-mal besar, kemungkinan ada dropbox pajak di situ.

Boikot bayar pajak untuk keadilan? Keadilan dari mananya? Bukannya pajak itu salah satu tujuannya untuk pemerataan penghasilan? Salah satu indikasinya adalah tarif progresif yang diterapkan di pajak penghasilan. Orang yang penghasilannya kecil kayak kita-kita ini ya bayar pajaknya kecil. Orang yang penghasilannya gede ya otomatis bayar pajak gede. Setuju ga? Kebanyakan kita pasti setuju
Trus ada BLT, bantuan langsung tunai, yang diberikan ke orang-orang tak mampu. Trus ada juga subsidi bensin, subsidi listrik, bantuan operasional sekolah, sekolah gratis, puskesmas gratis, itu dari mana dibayarnya kalo nggak pake duit pajak? Pake daun? Pake indomi?
Kalo diitung-itung, dari jumlah pajak yang kita bayar pertahun dengan manfaat yang kita dapat dari negara, kira-kira sebanding ngga? Menurutku kita dapat lebih banyak dari yang kita bayar. Coba aja dicermati

Boikot bayar pajak? Melanggar undang-undang lho, mau? Nanti dipenjara lho, nama baik kita rusak hanya karena beberapa rupiah yang kita tahan yang seharusnya jadi milik negara lho, mau? Mau makan indomi tiap hari di penjara? Masalah korupsi dan pembayaran pajak jangan dicampur-campur deh, itu dua hal yang berbeda. Memang, DJP terus berbenah untuk memberantas hal-hal yang beginian, tentu partisipasi setiap warga masyarakat sangat diperlukan untuk mengontrol perilaku aparat pajak. DJP adalah mitra warga negara untuk melaksanakan kewajiban yang diatur dalam UUD. Yang salah pasti dimintai pertanggungjawaban tanpa pandang bulu, itu kata Bu Menteri.
Kalau seandainya ada aparat pemerintah yang diketahui korupsi atau nerima suap, ya tinggal laporin to, sudah banyak jalur di mana kita bisa mengadu. Bikin surat ke mana gitu, ke presiden, menteri, dirjennya, atau lewat LSM-LSM atau lembaga yang memang dibentuk untuk mengawasi jalannya pemerintahan seperti KPK atau Lembaga Ombudsman. Pokoknya semua ada jalannya, kalau kita semua mau peduli pada bangsa ini.

Boikot pajak itu salah. Bagi kita orang Kristiani, Tuhan telah mengajar kita untuk memberikan kepada Tuhan apa yang menjadi hak Tuhan, dan kepada kaisar apa yang menjadi hak kaisar.

Bayarlah kepada semua orang apa yang harus kamu bayar: pajak kepada orang yang berhak menerima pajak, cukai kepada orang yang berhak menerima cukai; rasa takut kepada orang yang berhak menerima rasa takut dan hormat kepada orang yang berhak menerima hormat.

Ayatnya bisa dibaca di sini diambil dari Roma 13:1-7. Kalau mau baca Alkitab online bisa ke sini.

Korupsi dan suap itu salah. Tapi boikot bayar pajak juga salah.

-forza Indonesia-