Blog of Dimaz

[dimaz.web.id]
Renumerasi, satu hari ini jadi trending topic di kantorku. Alasannya, DPR akan merekomendasikan dihapuskannya renumerasi di kementerian keuangan karena dianggap suatu kegagalan, dianggap korupsi masih saja terjadi walaupun reformasi plus renumerasi telah diberlakukan.
Jadi, mungkin renumerasi diluncurkan agar orang tidak korupsi. Begitu?

Menurut salah seorang teman saya, tidak! Bagaimana mungkin renumerasi yang jumlahnya tidak sebanding dengan peluang korupsi itu bisa menutup peluang korupsi? Andaikan Gayus Tambunan memang bergaji 12 juta karena renumerasi, sedang dia punya peluang mendapat uang 25 miliar dari korupsi, jelas gaji 12 juta itu tak ada apa-apanya dibandingkan dengan nominal 25 miliar. Pun sudah terbukti bahwa Gayus T yang sudah dapat renumerasi itu masih saja korupsi. Lantas buat apa renumerasi?

Perbincangan dengan temanku itu menyalakan sedikit cahaya. Renumerasi bukanlah untuk mencegah korupsi. Kalau mentalnya koruptor, sebagai individu, ya korupsilah dia, berapapun gajinya. Buktinya, pengemplang pajak yang nilainya gila-gilaan itu semuanya orang sangat kaya di negeri ini. Note, tidak bayar pajak itu bisa dikategorikan korupsi, betul tidak?
Renumerasi, aku ingat pidato sambutan Bu Menteri waktu inisiasi pegawai baru, adalah supaya para pegawai punya kehidupan yang layak. Renumerasi, supaya para pegawai tidak perlu lagi nyambi sana-sini, nyabet sana nyabet sini. Renumerasi, supaya keluarganya punya bisa menyisihkan sedikit untuk ditabung, demi kehidupan yang lebih baik. Renumerasi tidak bikin orang jadi kaya raya. Kenapa?

Aku mengambil sampel pegawai yang ditempatkan di Direktorat Jenderal Pajak. Lebih dari separuh pegawai dipastikan tidak berada di kota homebase-nya. Homebase adalah kota yang sudah ditetapkan oleh masing-masing pegawai sebagai kota domisili asal. Sangat banyak pegawai DJP yang bertugas jauh dari homebase, karena jangkauan layanan DJP mencakup seluruh penjuru tanah air, dari ibukota hingga ke pelosok tanah air. Dan ini berdampak pada besarnya biaya transportasi yang harus dikeluarkan oleh pegawai untuk pulang pergi dari homebase ke tempat dinas.
Jarak homebase ini amat beragam, dari yang hanya beberapa jam bermobil hingga beberapa jam berpesawat. Aku kenal seorang kepala seksi yang harus bolak-balik Jakarta – Pekalongan tiap weekend, atau seorang pemeriksa yang harus menempuh jalur kereta Jakarta – Jogja tiap minggunya demi berkumpul dengan orang-orang tercinta. Belum lagi biaya kos dan uang makan harian, plus transportasi bila kos dan kantor masih terpisah jarak cukup jauh.

Aku sendiri tidak pernah mampu menabung banyak, karena biaya hidup di Jakarta ini luar biasa tinggi. Jika bujangan tinggal di Jakarta saja sudah cukup payah, apalagi yang sudah berkeluarga plus tinggal di Papua sana.
Barangkali ini cuma terdengar seperti keluhan saja. PNS kok gajinya tinggi amat. Hei, PNS Kemenkeu sekarang hanya mendapat penghasilan dari gaji dan tunjangan. Tidak ada lagi uang lembur dan sabetan, uang tambahan atau semacamnya. Seluruh pelayanan gratis, tidak ada lagi pungutan liar (walaupun mungkin masih ada oknum berani mati yang nekat nerima uang dari wajib pajak).
Dan perlu diingat bahwa bila renumerasi di Kemenkeu berhasil dengan baik, PNS dari kementerian lainnya pun akan menyusul direformasi dan tentunya mendapat renumerasi.

Bu Menteri selalu berpesan, bila ingin kaya jangan jadi birokrat. Artinya, gaji segini pun telah diperhitungkan dengan masak, bahwa jumlah ini pun tidak akan membuat orang jadi OKB alias orang kaya baru di Indonesia.
Aku kurang sependapat dengan pernyataan Mister Rizal Ramli yang bilang bahwa seharusnya reformasi dilakukan dulu baru renumerasi diberikan. Lha, kalau pegawainya kurang pangan, apa ya konsen kerja? Pun jika kinerja PNS memuaskan, bukankah PNS layak digaji tinggi? Bukankah PNS pantas diberi kesempatan untuk bekerja secara profesional? Dan bukankah pekerjaan yang dikerjakan secara profesional menuntut timbal balik yang layak?

Bila aku korupsi, aku rela renumerasi dicabut. Bila aku bekerja profesional, tidak ada salahnya bila aku menuntut gaji pantas. Susah payah aku berjuang sampai lulus dari perguruan tinggi, tentu tidak untuk hidup melarat. Aku bekerja tiap hari dengan sebaik mungkin, tidak untuk pulang dengan tangan hampa. Aku masih miskin, tapi tak ingin selamanya miskin.

Dan kembali ke masa kini, terima kasih, terima kasih.