Blog of Dimaz » NPWP

NPWP & Manfaatnya

admin — Fri, 06 Feb 2009 23:37:46 +0000

Apa sih Nomor Pokok Wajib Pajak itu?
Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya.

Lalu apa yang dimaksud dengan Wajib Pajak?
Wajib pajak (WP) adalah orang pribadi atau badan menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan ditentukan untuk melakukan kewajiban perpajakan, termasuk pemungut pajak atau pemotong pajak tertentu.

Siapa saja yang dimaksud dengan Orang Pribadi yang wajib memiliki NPWP itu?
1. Orang Pribadi yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas.
2. Orang Pribadi yang tidak menjalankan usaha atau pekerjaan bebas,
yang memperoleh penghasilan di atas Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)

Besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) setahun adalah:
- Wajib Pajak sendiri : Rp 13.200.000,00
- Wajib Pajak kawin : Rp 14.400.000,00
- Wajib Pajak kawin &
memiliki 1 tanggungan : Rp 15.600.000,00
- Wajib Pajak kawin &
memiliki 2 tanggungan : Rp 16.800.000,00
- Wajib Pajak kawin &
memiliki 3 tanggungan : Rp 18.000.000,00

Misalnya Budi (single) karyawan di PT A memiliki penghasilan setiap bulannya Rp 2 juta atau setahun Rp 24 juta. Dengan demikian Budi wajib memiliki NPWP.

Bagaimana cara mendapatkan NPWP?
- Kunjungi situs Direktorat Jenderal Pajak dengan alamat www.pajak.go.id
- Selanjutnya Anda memilih menu e-reg (electronic registration)
- Pilih menu “buat account baru” dan isilah kolom sesuai yang diminta;
- Setelah itu Anda akan masuk ke menu “Formulir Registrasi Wajib Pajak Orang Pribadi”. Isilah sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang Anda miliki.
- Anda akan memperoleh Surat Keterangan Terdaftar (SKT) sementara yang berlaku selama 30 hari sejak pendaftaran dilakukan. Cetak SKT sementara tersebut sebagai bukti Anda sudah terdaftar sebagai Wajib Pajak.
- Tanda tangani formulir registrasi, kemudian kirimkan / sampaikan langsung bersama SKT sementara ke Kantor Pelayanan Pajak seperti yang tertera pada SKT sementara Anda. Setelah itu Anda akan menerima kartu NPWP dan SKT asli.

Manfaat memiliki NPWP itu apa?
a. Kemudahan pengurusan administrasi dalam:
– Pengajuan kredit bank
– Pembuatan R/K di bank
– Pengajuan SIUP / TDP
– Pembayaran Pajak Final (PPh Final, PPN dan BPHTB, dll)
– Pembuatan Passport
– Mengikuti lelang di instansi pemerintah, BUMN, dan BUMD
b. Kemudahan pelayanan perpajakan
c. Kemudahan pengembalian pajak

Lalu apa sanksinya apabila tidak memiliki NPWP?
Setiap orang yang dengan sengaja tidak mendaftarkan diri atau menyalahgunakan atau menggunakan tanpa hak NPWP atau Pengukuhan PKP, sehingga dapat merugikan pada pendapatan negara dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 tahun dan denda paling tinggi 4 kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang bayar. (UU Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan)
Untuk itu kepada Anda yang sudah wajib memiliki NPWP tetapi dengan sengaja tidak mendaftarkan diri untuk memiliki NPWP akan dikenakan sanksi pidana.

Di mana kita bisa dapatkan informasi ini lebih jelas?
- Kantor Pelayaan Pajak terdekat
- Kantor Penyuluhan dan Pengamatan Potensi Perpajakan (KP4) terdekat
- Direktorat Penyuluhan, Pelayanan, dan Humas Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak
- www.pajak.go.id

Mau Komplain? Kan ada Layanan Masyarakat 0800 1100 900 (Toll Free)

Pengangguran Ngapain bikin NPWP?

admin — Fri, 23 Jan 2009 08:21:29 +0000

Pertanyaan ini dilontarkan padaku oleh seorang petugas yang membantuku membuat NPWP baru di KPP Gayamsari Semarang.
Ceritanya kan aku ini lagi nyoba bikin NPWP online, nah di form yang agak ribet itu ada kolom pekerjaan. Berhubung memang kenyataannya aku masih belum mulai kerja, kutulis dengan mantap: PENGANGGURAN. Jeh, agak malu juga seh, tapi ya mau ditulis apa lagi, wong itu kolom isian wajib.
Terus waktu berkas-berkas kubawa ke KPP Gayamsari, muncullah pertanyaan menjengahkan itu. Awalnya si mbak petugas menyodorkan kembali berkas yang telah kuserahkan sambil berkata,
“Mas, yang ini diisi”
“Yang mana Mbak?”
“Ini, pekerjaan”
“Anu Mbak, saya pengangguran”
“Lho, pengangguran ngapain bikin NPWP?”

Degg… langsung malu aku. Bener-bener malu karena nggak cuman sama si mbak, tapi juga beberapa orang kantor yang lain. Langsung aja kujawab dengan groginya,
“Err… ini, e, saya sudah diterima jadi CPNS tapi belum mulai kerja, jadi sementara ini saya pengangguran.”
“Sudah diterima atau baru mau diterima?” ceplos si mbak yang bikin aku tambah grogi
“Sudah mbak.”
“Yakin?” tanyanya.
“Yakin.” (dalam hati aku bilang, “Aku CPNS Pajak lho!!!!”)
“O ya sudah, tulis aja PNS”
Maka dengan kaku aku mencoret isian PENGANGGURAN dan kuganti PNS. Selesai itu, tandatangan berkas dan isi di buku tanda terima, maka jadilah kartu NPWP-ku.

Nah, intisari yang bisa diambil di sini adalah PENGANGGURAN GAK USAH SOK BIKIN NPWP! Wekekeke….

Incoming search terms for the article:

Mumetnya Pajak

admin — Mon, 19 Jan 2009 01:38:46 +0000

Waktu orientasi kemaren salah seorang pembicara yang notabene pembesar di Dirjen Pajak berpesan pada peserta orientasi untuk mulai belajar tentang pajak.
Oke Pak, saya coba belajar nih, tapi kok mumet ya….

Pajak adalah kewajiban setiap warga negara. Definisi singkatnya adalah kontribusi wajib kepada negara. Tidak seperti retribusi di mana pembayarnya mendapat balas jasa (misalnya retribusi parkir, pembayar parkir boleh parkir), pembayar pajak tidak mendapat apapun dari negara sebagai balasan atas pajak yang dibayarkannya.

Aku coba googling tentang PPH untuk aku yang [sementara] pengangguran ini, yang ternyata memang semua harus punya. Hanya saja, bagi yang belum punya penghasilan atau penghasilan tahunannya di bawah PTKP (penghasilan tidak kena pajak), maka pajaknya nihil alias nol alias gak perlu bayar pajak.
Aku belum punya NPWP, walau sudah pernah 1 tahun bekerja (entah pajaknya dibayarkan perusahaan atau tidak :nohope:), nah kali ini aku mencoba membuat NPWP secara online di e-Registrasi yang ada di website DJP (Direktorat Jenderal Pajak). Terus keluar formulir yang bahasanya kurang bisa kumengerti. Takut salah, aku isi saja apa yang kuanggap benar, termasuk mengisi Klasifikasi Lapangan Usaha = PENGANGGURAN. Jah!
Isian Status Usaha yang kupilih adalah Karyawan yang tidak melakukan pekerjaan bebas. Terus yang lain-lainnya hanya seputar alamat dan nomor telpon (nomor telpon yang harus diisi? buset dah, gimana kalo yang bikin pengangguran miskin kayak saya T_T)

Nah, selesai ngisi formulir, terus dicetak. Ada 2 berkas, yang satu Formulir Registrasi Wajib Pajak Orang Pribadi, yang satu lagi Surat Keterangan Terdaftar Sementara yang harus dikirim ke Kantor Pelayanan Pajak Pratama Semarang Gayamsari Jl. Pemuda No.1D Semarang. Sek sebentar, kok rasanya aku nggak tau alamat ini ya….
Yang bikin aku sakit perut, di Surat Keterangan Terdaftar Sementara, ada PPh Pasal 25 yang tercentang. Duh, apaan lagi nih. Belum-belum udah kena pajak deh.
Aku googling lagi, terus ketemu artikel ini yang kira-kira menerangkan bahwa PPh Pasal 25 itu untuk pajak terutang dari jumlah pajak tahun lalu. Artinya jika ternyata SPT tahun lalu pajak yang kita bayarkan kurang maka kekurangan itu harus kita bayar di tahun berikutnya dengan dicicil. CMIIW kalo salah.

Nah, kalo formulir udah dicetak, terus datang ke KPP. Karena hari sedang mendung, besok aja ahh….

Oh iya, ketentuan tentang berbagai PPh bisa dilihat di sini. Tapi menurutku harus ada sosialisasi lebih lanjut. Aku yang notabene punya titel sekom aja masih gagu soal ini T_T

PS: CMIIW = correct me if i’m wrong, artinya kira-kira: betulkan jika saya salah